Sekjen PDIP beri tanggapan terkait sistem pemilu proporsional tertutup, singgung Ganjar Pranowo

BICARABERITA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait beberapa partai lain yang menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup yang diinisiasi oleh PDIP.

Menurut Hasto, pilihan tersebut adalah hak dari setiap partai politik, namun Sekjen PDIP tersebut tetap pada pendirian bahwa sistem pemilu proporsional tertutup sangat bagus untuk diterapkan karena akan melahirkan pemimpin dari kalangan masyarakat biasa.

Bahkan, Hasto memberikan contoh bahwa Ganjar Pranowo adalah salah satu contoh kader PDIP dari kalangan masyarakat biasa yang menjadi pemimpin dan lahir dari sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca Juga: Keren! Sudah lebih dari sebulan dirilis, album 'Indigo' RM BTS masih bertahan di chart Billboard 200

Tak hanya Ganjar, dia juga menyebut beberapa nama lain yang merupakan kader terbaik PDIP. Menurutnya itu adalah suatu keberhasilan penerapan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

“Terbukti di PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa, Mas Bambang Pacul, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Pak Ganjar, semua lahir dari proporsional tertutup,” ujar Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung pada Jumat, 27 Januari 2023.

Jadi, menurut Sekjen PDIP tersebut sistem pemilu proporsional tertutup adalah sebuah usaha untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berasal dari rakyat biasa di masa yang akan datang.

Baca Juga: Ivan Gunawan ungkap Inspirasi penampilan Konser Bunda Corla dari Rihanna dan Agnes Mo: Biar penggemarnya...

Hasto juga menyinggung soal nepotisme yang sering terjadi dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Oleh sebab itu, PDIP akan terus menyuarakan sistem pemilu proporsional tertutup meskipun ada sebanyak 8 partai yang menolaknya.

Penolakan yang dilakukan oleh beberapa partai itu menurutnya adalah sebagai sebuah iklim demokrasi yang memang sudah sepantasnya terjadi.

PDIP juga optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan menunjukan kenegarawannya dengan mengabulkan permintaan sistem pemilu proporsional tertutup.

Jika memang sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan, maka pada pemilihan legislatif nanti masyarakat akan diwajibkan memilih salah satu partai bukan salah satu calon legislatif yang diinginkan.***