Cegah terjadinya politik identitas dan hasutan kebencian menjelang pemilu, Bawaslu rangkul para pemuka agama

BICARABERITA – Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) berusaha agar Pemilu berjalan tanpa adanya ujaran kebencian dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bawaslu mengadakan diskusi bersama para pemuka agama pada kamis, 19 Januari 2023.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Bawaslu tersebut dihadiri oleh berbagai majelis agama di antaranya, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Muslimat NU, dan Muhammadiyah.

Baca Juga: Tidak ingin kena kritik netizen, Danielle NewJeans minta maaf usai sebut Imlek sebagai 'Chinese New Year'

Pada diskusi tersebut, Bawaslu berharap agar seluruh pemuka agama ikut serta bergotong-royong dengan mengingatkan seluruh umatnya agar tidak ikut terlibat dan terprovokasi dengan ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024.

Berbagai konflik sangat rentan terjadi di masyarakat menjelang pesta demokrasi seperti ini.

Bahkan, para pendukung pihak-pihak tertentu sering membawa isu agama agar dapat memenangkan pertarungan politik.

Baca Juga: Wawancara dengan majalah W Korea, Jimin BTS ceritakan proses kolaborasi barunya dengan Taeyang BIGBANG

Dalam beberapa pemilu terakhir, politik identitas sering dijadikan tunggangan politik oleh beberapa kelompok.

Oleh sebab itu, Bawaslu berharap kepada para pemuka agama agar dapat saling mengingatkan.

Diskusi yang berlangsung hikmat itu bertajuk “Urgensi dan Strategi Melawan Hasutan Kebencian dan Berita Bohong Menjelang Pemilu 2024.”

Baca Juga: Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda, KPU meminta agar sekolah negeri dan pesantren diliburkan

Anggota Bawaslu Totok Hariyono yang merupakan pemantik diskusi menegaskan agar pemilu tidak menjadi ajang untuk saling melontarkan hinaan-hinaan.

“Jangan sampai ada pemilu, lalu panas-panasan, pelintiran-pelintiran. Jangan sampai itu terjadi, karena demokrasi bukan alat pemecah belah bangsa,” tegas Totok.